Jumat, 13 Oktober 2017 15:50
Print

Tulungagung – Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung hari ini (13/10/2017) menggelar acara Kongkow Bareng KPUD Kabupaten Tulungagung. Mengambil tema “Menyongsong Penyelenggaraan Pilada Serentak 2018”, acara tersebut digelar di Aula Lantai 6 Gedung KH Syaifuddin Zuhri IAIN Tulungagung.

Ketua KPUD Kabupaten Tulungagung, Suprihno dalam sambutannya pada pembukaan acara tersebut menyampaikan bahwa, KPUD berterimakasih sudah bisa bekerja sama dalam penyelenggaraan acara tersebut. Harapannya ini bisa menjadi wahana pendidikan pemilih sekaligus menambah wawasan politik bagi mahasiswa terutama mahasiswa Hukum Tata Negara Islam (HTNI) sebagai salah satu jurusan di FASIH.

Suprihno juga menjelaskan, bahwa nantinya hanya akan ada dua pemilihan. Yang pertama adalah pemilu yang memilih DPR, DPRD Provinsi, Presiden dan DPD. Dan kedua adalah pilkada yang memilih Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk itu diharapkan kepada mahasiswa ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan pilkada tersebut kepada saudara, teman dan masyarakat sekitarnya baik itu secara langsung maupun dengan media sosial.

“Pada saat pelaksanaan pemilu maupun pilkada, silahkan datang ke TPS. Ajak serta teman, tetangga dan saudara yang sudah punya hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai jadi golput, karena proses demokrasi ini menentukan masa depan kita bersama”, jelas Suprihno.

Rektor IAIN Tulungagung, Maftukhin yang juga memberikan sambutan pada pembukaan tersebut menyampaikan, bahwa pemimpin berkualitas harus dipilih melalui proses yang berkualitas. Kalau sesuai dengan perundang-undangan maka dipilih melalui proses demokrasi yang berkualitas.

“Berkualitas di sini tidak semata-mata terukur dari jumlah pemilih, melainkan juga bagaimana latar belakang pemilih dalam rangka memilih pemimpinnya. Artinya ketika mereka memilih dengan penuh kesadaran dan pertimbangan yang matang sehingga yang dipilih betul-betul pemimpin yang dikehendaki dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita bersama”, terang Rektor.

Masih menurut Rektor bahwa indikator pilkada yang berkualitas adalah yang melahirkan pemimpin yang berkualitas. Selama ini, bukan lagi rahasia umum bahwa saat ini semua berbayar, termasuk proses politik, salah satu contoh adalah money politic. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan pilkada menjadi tidak berkualitas dan cenderung melanggar aturan.

Dalam session dialog, menjawab pertanyaan dari peserta mengenai money politic, salah satu anggota KPUD, Suyitno Arman mengatakan bahwa, money politic itu ibarat orang merokok, jelas itu dipahami sebagai sesuatu yang buruk, tapi masih saja banyak orang melakukannya. Ini penyakit yang harus kita selesaikan bersama.

“Rasanya sangat disayangkan ketika hak pilih kita yang menentukan seorang pemimpin terbaik hanya dibeli dengan uang puluhan atau ratusan ribu saja. Jadi mari kita pilih pemimpin yang menurut kita terbaik dan jangan terjebak pada permainan money politic”, kata anggota KPU yang pernah menjadi seorang jurnalis ini.

Anggota KPU yang lain, Fatah Masrun yang menanggapi soal pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada baik itu kampanye hitam, money politic, ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, itu sudah ada lembaga khusus yang menanganinya. Lembaga tersebut adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) jika itu di tingkat Kabupaten.

“Jika ada pelanggaran maka silahkam lapor ke Panwaslu. Namun ada beberapa kriteria supaya laporan itu bisa ditindaklanjuti. Kalau hanya sebatas lisan maka itu tidak mungkin ditindaklanjuti. Jadi jika ada pelanggaran harus dilaporkan dengan tulisan dan bukti-bukti yang tepat, sehingga lebih kongkrit dan mudah untuk ditindaklanjuti”, terang mantan Presiden BEM IAIN Tulungagung periode 1999/2000 ini.

Sementara itu, narasumber dari kalangan akademisi, Mohammad Aziz Hakim mengatakan bahwa, salah satu faktor yang menjadikan pilkada tidak berkualitas adalah karena pendidikan politik yang tidak berkualitas. Sedangkan pendidikan politik itu sendiri sebenarnya adalah domainnya partai politik, namun karena dengan berbagai fenomena negatif terhadap partai dan kader-kadernya maka itu tidak bisa terlaksana dengan baik.

“Salah satu bentuk pendidikan politik yang buruk adalah terlalu tunduknya kader partai pada salah satu figur yang membuat sistem tidak jalan”, kata Ketua Jurusan HTNI IAIN Tulungagung tersebut.

Aziz Hakim mensinyalir, banyak dari sekian partai politik yang tidak taat pada sistem karena terlalu kuatnya pengaruh personal daripada kepada sistem yang berlaku. Dalam konteks pilkada adalah saat menentukan rekomendasi kepada calon gubernur atau bupati. Ini perlu dihindari, dan prosedur serta aturan yang ada dipartai harus dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menentukan siapa calon yang maju dalam pilkada.

Perlu diketahui juga bahwa, dalam acara Kongkow Bareng KPUD Kabupaten Tulungagung tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara IAIN Tulungagung dengan KPUD Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya nota kesepahaman tersebut diharapkan kedua belah pihak akan bisa bersinergi dalam melaksanakan pendidikan politik kepada mahasiswa dan masyarakat sekaligus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi amanat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. (humas)

Add comment

Security code
Refresh