Tulungagung – Mengundang narasumber dan Mahkamah Konstitutsi (MK) RI, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung menggelar kuliah umum pada Jum’at siang (15/03/2019) di Aula Lantai 6 Gedung KH Saifuddin Zuhri IAIN Tulungagung.

Hadir sebagai narasumber dalam kuliah umum tersebut adalah salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Enny Nurbaningsih.

Sekretaris Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah sebelum kuliah umum dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pihaknya merasa sangat berterimakasih telah diundang ke IAIN Tulungagung dalam rangka melaksanakan beberapa kegiatan termasuk penandantanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjalin kerjasama antara MK dan IAIN Tulungagung.

Tulungagung - Jum’at pagi (08/03/2019), pengelola Ma’had Al-Jami’ah IAIN Tulungagung mengadakan istighatsah dalam rangka memulai menempati bangunan baru sebagai salah satu unit ma’had mukim. Istighasah ini melibatkan segenap pengelola ma’had al-jami’ah, musyrifah dan mahasantri mukim ma’had al-jami’ah.

Sebagai imam dalam istighasah ini adalah Mudir Ma’had al-Jami’ah Teguh. Sementara do’a dibacakan oleh Muhamad Fatoni selaku salah satu murabbi ma’had al-jami’ah. Acara istighasah dimulai pada sekitar pukul 08.00 WIB.

Sebelum memimpin istighasah mudir ma’had al-jami’ah menyampaikan beberapa kata sambutan. Dia mengatakan bahwa istighatsah ini dilaksanakan sebagai permohonan kepada Allah SWT agar nantinya dalam menempati bangunan baru ini, semua bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada aral melintang.

Kediri - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung bersama Tim Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri hari Rabu (06/03/2019) menggelar ujian tulis calon perangkat desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Menurut salah satu anggota tim dari Desa Bendo Kecamatan Pagu, Yasin, ujian ini terlaksana sebagaimana amanat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diperjelas dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam peraturan tersebut pelaksanaan pengangkatan perangkat desa harus melibatkan pihak ketiga, yakni sebuah perguruan tinggi dengan akreditasi institusi minimal peringkat B. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pihak desa dengan IAIN Tulungagung pada 14 Januari 2019 sebagai perguruan tinggi yang ditunjuk.